OPINI PUSTAKAWAN : (Masih) Rendahnya Gaji Pustakawan Sekolah

Beberapa waktu yang lalu viral di kalangan Pustakawan sebuah infografis yang berjudul Seberapa Sejahtera Pustakawan Sekolah dari Literatif ID. Banyak grup-grup WA Pustakawan, utamanya dari kalangan Pustakawan sekolah yang ramai membicarakan dan cenderung membenarkan infografis tersebut.

Apa pasal? 

Karena di dalam infografis tersebut dinyatakan sebuah temuan yang mengatakan bahwa gaji Pustakawan sekolah masih sangat jauh di bawah UMR daerah setempat. Yaitu gaji Pustakawan sekolah rata-rata berkisar antara 500 ribu s/d 1,5 juta rupiah / bulan. Bahkan jika dibandingkan dengan buruh harian kasar seperti pembantu tukang bangunan (kenek) yang memiliki gaji rata-rata 102.000/hari atau 3.060.000 rupiah / bulan. Tentu saja ini sangat jauh di atas gaji Pustakawan sekolah yang jumlahnya mencapai 153,6 ribu orang tenaga perpustakaan/Pustakawan sekolah (Data BPS 2017/2018). 

Penyebabnya tak lain tak bukan salah satunya adalah karena minimnya anggaran bagi perpustakaan sekolah. Benarkah demikian? 

Bukan Hanya Jaga Buku

Dr. Ahmad Syawqi, S.Ag., S.IPI., M.Pd.I (Pustakawan UIN Antasari Banjarmasin) mengatakan bahwa memang masih banyak Pustakawan sekolah yang gajinya sangat kecil. 

"Kalau dicermati hampir semua pustakawan di sekolah (gajinya) di bawah UMR, bahkan kami di Kalimantan Selatan ada yang (gajinya) cuma 300 rb (per bulan)" Kata beliau sebagaimana yang saya kutip dari WAG Pustakawan-Blogger. Bahkan sebenarnya masih banyak Pustakawan sekolah yang mendapat gaji di bawah 500 ribu / bulannya. Ada yang hanya digaji 200 ribu per bulan. Bahkan ada yang 150 ribu / bulan. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kita semua. 

Dr. Ahmad Syawqi juga menambahkan, meskipun saat ini sudah ada SNP (Standar Nasional Perpustakaan) terkait dengan tenaga pustakawan sekolah dan Permendikbud yang mengatur upah pustakawan, tetapi itu semua masih belum jalan aturannya, termasuk juga dana (minimal) 5 % untuk perpustakaan sekolah pun masih belum jalan sepenuhnya, walau aturan sudah ada.

Padahal di satu sisi, beban tugas dari seorang Pustakawan sekolah tidaklah semudah yang banyak orang kira. Pustakawan sekolah tidak hanya sekedar menjadi penunggu perpustakaan. Tidak hanya menata buku-buku di rak perpustakaan. Tidak semata mencatat peminjam buku-buku paket pelajaran anak-anak di sekolah tersebut. Pustakawan sekolah memiliki tugas yang tak kalah berat dengan unsur pendidikan lainnya, dimana salah satunya pustakawan sekolah harus mampu membuat dan merealisasikan program kerja perpustakaan sekolah untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dimana program kerja ini bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai jantung pendidikan di sekolah itu, yang memiliki beragam kegiatan dan layanan yang dinamis, inovatif serta mampu menjadi penyokong utama suksesnya visi, misi dan tujuan pendidikan dari sekolah yang menaunginya. Untuk mewujudkan itu, perpustakaan sekolah tidak mungkin akan bisa jika hanya dikelola secara asal dan tidak profesional. Ini adalah tugas yang tak kalah berat dari seorang pustakawan sekolah. 

Tiga Jenis Sekolah

Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, tentu saja infografis dari Literatif ID tersebut dengan sangat mudah menantik sisi emosional pustakawan sekolah. Karena sebagian besar dari mereka memang mengalami hal sebagaimana yang dinyatakan dalam infografis tersebut. Akan tetapi untuk menyelesaikan, atau setidaknya menemukan solusi dari permasalahan ini, kita perlu memandangnya secara lebih jernih dan dari sudut pandang yang lebih luas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Umum PP ATPUSI (Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia), Bapak Muhammad Ihsanudin, M.Hum.

Untuk bisa melihat dalam sudut pandang yang luas, setidaknya ada tiga jenis sekolah dimana tenaga pendidik dan kependidikan ada di dalamnya (tentu saja ini termasuk pustakawan sekolah), yaitu sekolah negeri, sekolah swasta elit, dan sekolah swasta biasa. Pada sekolah negeri, pendidik dan tenaga kependidikan yg sudah berstatus PNS gajinya sesuai standar PNS pada umumnya, cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari sesuai standar kewajaran masyarakat pada umunnya. 

Sedangkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan honorer (non PNS) untuk tingkat SLTA (SMA/SMK) honornya sudah terstandar. Untuk tenaga kependidikan honorer, termasuk pustakawan sekolah honorer, honornya sekarang 2,2 juta / bulan. Tahun sebelumnya masih 1,7 juta/bulan. Tiap daerah mungkin berbeda-beda, tetapi relatif tidak jauh dari itu. Karena tenaga honorer SLTA ini di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Ini bisa dikatakan sudah lebih baik, meskipun bisa jadi masih di bawah UMR setempat. 

Yang memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian lebih adalah Guru honorer dan tenaga kependidikan honorer (tenaga tata usaha, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan) di tingkat dasar (SD Negeri dan SMP Negeri). Yang mana di tingkatan inilah yang belum ada standarnya. Biasanya dianggarkan dari dana BOS. Akan tetapi kita sendiri tahu, bahwa dana BOS hampir pasti habis untuk pembelian buku-buku paket pelajaran. Jangankan untuk gaji pustakawan sekolah, untuk pembelian koleksi perpustakaan (non buku paket) atau untuk penambahan sarana-prasana perpustakaan saja sangat sulit untuk dilakukan. 

Pustakawan di sekolah swasta elit, gaji atau honornya antara Rp 3,5 juta sampai 7,5 juta rupiah per bulan, atau bahkan (mungkin) mungkin ada yang lebih dari itu, tergantung kemampuan yayasan atau owner-nya. Pustakawan di sekolah swasta elit ini tentu saja sudah aman, sudah sangat cukup jika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pustakawan di sekolah swasta biasa, honor atau gajinya tidak jauh berbeda dengan pustakawan honorer di sekolah-sekolah negeri. 

Jadi yang digambarkan dalam infografis tersebut itu sebenarnya menggambarkan juga honor atau gaji guru honorer, tenaga tata usaha honorer, tenaga laboratorium honorer, tenaga perpustakaan honorer di sekolah negeri yg berada di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) dan yang di sekolah swasta biasa yang SPP-nya juga tidak besar, sesuai kemampuan rata-rata masyarakat di sekitar sekolah itu. Itu potret gaji atau honor guru honorer dan tenaga kependidikan honorer pada umumnya di sekolah negeri atau di sekolah swasta level biasa ke bawah. 

Di satu sisi keuangan negara belum mampu meng-cover semuanya, di sisi lain sekolah negeri tidak boleh memungut uang dari orangtua. Sementara sekolah negeri bukan lembaga atau perusahaan yang bisa berbisnis mencari dana sendiri. Jadi, sekolah negeri seperti terkunci, deadlock.

Teguh Prasetyo Utomo, A.Md., S.I.Pust.

Pustakawan Universitas Islam Indonesia

Pengurus Pusat ATPUSI Bidang Hubungan Kerjasama, Publikasi dan Dokumentasi

_____________________

Hal-hal yang Harus Dilakukan Sebagai Upaya Pencegahan COVID-19

Sumber: World Health Organization

• Cuci tangan dengan bersih menggunakan air-sabun atau hand sanitizer.
• Menutup hidung dan mulut ketika batuk/bersin menggunakan tissue atau lengan bagian dalam.
• Tetap di rumah dan mengisolasi diri dari orang lain jika Anda merasa tidak sehat.
• Hindari pertemuan sosial